G-national.com, Garut, – Merasa dirugikan oleh pengembang berinisial WS, pemilik rumah Rahmad Hidayat (36) seorang Dosen dan istrinya Tania Ramadhani (28) warga Kampung Cireungit RT.04, RW. 01, Desa Kersamenak, Kecamatan Taragong Kidul, Kabupaten Garut menggugat owner Developer Pesona Cipanas Town House.
Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilayangkan oleh kuasa Hukum sepasang suami istri tersebut melalui Kantor Pengacara Silgar& Partners yang beralamat di JI. Siliwangi no.8, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Garut Kelas 1B, Jalan Merdeka No.123, Garut.
Saat diwawancara sejumlah awak media, pengacara keluarga Rahmad Hidayat yang menguasakan kepada Anton Widiatno SH. mengatakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2020, pihaknya telah membuat laporan polisi dengan dugaan penipuan dan penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP, Kamis (18/06).
“Sebelumnya klien kami atas nama Bapak Rahmad Hidayat dan Ibu Tania Ramadhani membeli satu unit rumah tinggal di Perumahan Pesona Cipanas Town Hause Blok A Nomor 5 Jl. KH. Anwar Musasad, Kecamatan Taragong Kaler, Kabupaten
Garut, Type 100 Luas Tanah 157 M dengan Harga Rp.745 Juta Rupiah ditambah kelebihan Tanah hook dengan luas 40 M² dengan Harga Rp.80 Juta Rupiah, jadi harga total semuanya Rp.825 Juta Rupiah dengan cara pembelian tunai bertahap,” ungkap Anton.
Sebelumnya juga pihak developer dalam hal ini tergugat WS menjanjikan beberapa fasilitas pendukung pada rumah tersebut seperti, cctv, fasilitas umum lainnya, juga pernah menjanjikan perbaikan dan penambahan sarana pada rumah tinggal tersebut, namun semua itu menurut Anton hanya hisapan jempol belaka.
“WS tidak pernah menyediakan sarana air bersih sepeti yang ada pada brosur yang didapatkan, juga keamanan lingkungan hanya ada seorang satpam itu juga kerja malam dan sebentar berjaga kemudian pulang, sedangkan klien kami berada di daerah yang cukup rawan,” imbuhnya.
Lanjut dikatakan Anton, kliennya telah melakukan kewajiban pembayaran seperti yang telah disepakati semula, namun kepemilikan surat-surat, hak atas tanah dan bangunan sampai saat ini tidak terealisasi, hal tersebut tentu saja membuat pemilik rumah merasa kebingungan.
“Kami sudah menemui WS dan berbicara baik-baik, namun nampaknya tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan hingga terpaksa kami melakukan laporan kepada Aparat Penegak Hukum, agar klien kami mendapatkan kepastian hukum,” pungkasnya. (Joe).
Editor : Bima.
Ijin share gan
Boleh